Andreas A. Yewangoe, PGI

KEWARGANEGARAAN YANG BERTANGGUNG JAWAB
Andreas A. Yewangoe

I. Asal-usul Kalimat “Kewarganegaraan Yang Bertanggung Jawab”

Kalimat ini berasal dari almarhum Dr. J. Leimena, mantan menteri dalam banyak kabinet di era Presiden Sukarno. Pada tahun 1955 menjelang Pemilu I, beliau menulis sebuah buku (kecil) dengan judul tersebut guna mempersiapkan umat Kristen menghadapi Pemilu. Kewarganegaraan, menurut Leimena berasal dari “warganegara” yang mengacu kepada anggota dari satu negara. Ini mengasumsikan bahwa seseorang tidak dapat dipisahkan dari negaranya. Sebaliknya negara juga tidak dapat dipisahkan dari anggota-anggotanya, seperti tangan, kaki, mata, dan sebagainya. Tiap anggota mempunyai tempat, fungsí dan maksud dalam organisme yang disebut negara. Fungsí dari negara adalah mengatur, melindungi dan mempertahankan kehidupan dari bangsa sebagai kesatuan. Dengan demikian negara mempertahankan dan melindungi kehidupan dan hak-hak penduduknya. Negara mengatur hal-hal ini atas dasar hukum dan keadilan.

II. Makna Warganegara Yang Bertanggungjawab

Warganegara yang bertanggungjawab berarti bahwa warganegara itu turut bertanggungjawab atas segala sesuatu yang berlaku dalam negaranya. Ia turut bertanggungjawab atas maju dan mundurnya negara itu. Terhadap kemajuan negara, ia memuji pemerintah, terhadap kemunduran ia memberikan kecaman kepada pemerintah melalui jalan dan saluran yang legal. Karena itu, kita hanya dapat mengatakan bahwa kita adalah warga negara yang mau turut bertanggungjawab atas segala sesuatu yang berlaku di dalam negara, jika kita mempunyai keinsyafan kenegaraan (staatsbewustzijn), dan keinsyafan itu tidak dapat tumbuh, jika tidak ada suatu keinsyafan kebangsaan (volksbewustzijn).

III. Kepada Siapa Bertanggungjawab?

Pertanyaannya adalah, bertanggungjawab kepada siapa atau apa? Leimena mengutip Fasal 32 UUDS, yaitu UUD yang berlaku waktu itu: “Setiap orang yang ada di daerah negara harus patuh kepada undang-undang, termasuk aturan-aturan hukum yang tak tertulis, dan kepada penguasa-penguasa.” Jadi di sini, kata Leimena, ada kepatuhan. Kepada siapa warganegara bertanggungjawab? Secara rohani, kita bertanggungjawab kepada Tuhan Yang Mahakuasa, sedangkan secara duniawi ketatanegaraan, kepada negara dan masyarakat (bangsa). Kedua pertanggungjawaban ini didasarkan atas hukum. Menurut Leimena, dalam negara yang menganut faham demokrasilah hukum ini paling baik dapat dijalankan. Demokrasi dalam arti kata: kemerdekaan dan persamaan hak terhadap Undang-undang.
IV. Bagaimana Memahami Bangsa Yang Di dalamnya Kita Terhisab?

Pada satu pihak kita memandang bangsa dengan penuh keyakinan. Bangsa adalah tempat, yang di dalamnya kita ditempatkan untuk menjawab perintah (panggilannya) (Kis. 17:26). Tetapi pada pihak lain, Perjanjian Baru memperlihatkan suatu konsepsi mengenai bangsa yang dipengaruhi oleh perspektif eskatologis (Fil. 3:20, “kewarganegaraan kita ada di sorga”). Ada “spanning” (ketegangan) di dalam kehidupan kita. Ketegangan itu bersifat paradoksal.

V. Bagaimana Kita Memandang Negara?

Juga bersifat paradoksal. Kita adalah sekaligus warganegara dari dunia ini dan warga Kerajaan Surga. “Double citizenship”. Sebagai warganegara yang turut bertanggungjawab terhadap kehidupan bernegara, orang Kristen harus turut serta dalam menentukan dasar dan bentuk negara, ia harus turut serta dalam menentukan pemerintahan negara dan turut serta dalam menentukan peraturan-peraturan hukum UU dan lain lain hal yang mengatur kehidupan negara.
Maka pertanyaan lanjutan adalah, sampai berapa jauhkah kekuasaan negara itu mengikat; apa yang menjadi sumber kekuasaan negara; sampai berapa jauh orang Kristen dapat taat kepada negara?
Semua pertanyaan-pertanyaan ini, kata Leimena dikerucutkan pada persoalan relasi negara dan gereja. Atau dikalimatkan dengan cara lain, bagaimana orang Kristen dapat hidup dengan Tuhannya dan pada saat yang sama sebagai warganegara yang baik. Untuk itu Leimena secara singkat mengangkat pandangan 3 teolog besar tentang negara: Martin Luther, Yohanes Calvin (keduanya dari abad ke 16) dan Karl Barth (dari abad ke 20).
Luther terkenal dengan teori “dua kerajaan”. Negara dan gereja, dalam pandangan Luther adalah dua hal yang terpisah. Dengan demikian kehidupan negara gampang dilepaskan dari penguasaan Kristus. Ini berbahaya. Dalam sejarah dunia, kita sudah melihat contoh yang mengerikan yaitu timbulnya Negara “Nazi” Adolf Hitler. Calvin berpendapat bahwa, ibadah kepada Allah dalam dan oleh kehidupan kekristenan meliputi semua hal dan bidang. Itu juga berarti bahwa kegiatan di lapangan politik merupakan ibadah kepada Allah. Memang ada dua lingkungan (yang berbeda), yaitu gereja dan negara, tetapi Kristus adalah Kepala dari keduanya. Maka ketertiban politik juga harus memuliakan Nama Tuhan dengan jalan mengatur keadilan, perdamaian, kemerdekaan secara duniawi. Kalau pemerintah bersedia memperlihatkan dasar kerohanian ketertiban politik, yaitu mempertahankan keadilan, perdamaian dan kemerdekaan, maka orang Kristen wajib bekerja bersama dengan orang-orang yang berkuasa di lapangan politik.
Karl Barth mengeritik Calvin bahwa pendiriannya itu terlalu dipengaruhi faham teokrasi abad pertengahan. Sebagai gantinya, Barth memberikan dasar kristologis dari negara. Menurut Barth, negara harus dipandang dari sudut kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Kepala dari gereja dan negara. Karena itu negara berkewajiban menurut ketentuan Allah dalam suatu dunia yang masih berada dalam genggaman dosa. Negara menjalankan tugas menurut kebijaksanaan dan kemampuan yang ada padanya. Pada pihak lain, gereja adalah persekutuan dari orang-orang yang ditebus oleh Tuhan, sedangkan negara adalah persekutuan politik. Kalau gereja benar-benar mengakui kekuasaan Tuhan Yesus, maka gereja tidak boleh mengisolasi dirinya. Gereja adalah lingkaran dalam (inner circle/binnenste cirkel) dari kekuasaan Kristus, sedangkan masyarakat adalah lingkaran luar (outer circle/buitenste cirkel). Hubungan negara dan gereja adalah suatu perhubungan dari lingkaran (concentrische cirkels), kedua lingkaran itu mempunyai satu titik pusat (middelpunt), yaitu Yesus Kristus. Maka negara tidak boleh menjadi gereja, dan gereja tidak boleh menjadi negara. Dasar negara haruslah sekuler.

VI. Bagaimanakah Sikap Gereja dan Umat Kristen di Tengah Masyarakat Indonesia yang Bergolak?

Inilah pertanyaan penting sekali. Dapatkah gereja menjadi terang dan garam? Dapatkah gereja menjadi hati nurani masyarakat? Apakah mungkin dengan sikap ini masyarakat kita, yang sebagian besar terdiri dari orang-orang pemeluk agama lain dapat diubah ke arah perbaikan menurut faham agama kita? Leimena menjawabnya dengan “Ya”, karena masyarakat selalu mengindahkan dan menghargai sikap dan tindakan-tindakan yang didasarkan atas pengasihan sesama manusia. Seperti padi tumbuh tanpa bersuara, demikian juga adalah pengaruh pengasihan ini dalam kehidupan masyarakat. Dari masyarakat Indonesia memang tidak dapat diharapkan bahwa tiap pemerintahan mempunyai keinsyafan bertanggungjawab, bukan saja kepada rakyat (parlemen) tetapi juga kepada Tuhan, tetapi sedikitnya kita dapat berusaha agar pemerintah kita terdiri dari orang-orang yang mempunyai keinsyafan itu. Maka beberapa sentral pembangunan masyarakat perlu mendapat perhatian kita: keluarga, sekolah, organisasi pemuda/i, tempat-tempat pekerjaan, gereja.

VII. Kesimpulan

Pada bagian akhir tulisannya, Leimena merumuskan kesimpulannya yaitu, bagaimana kita bisa hidup sebagai orang Kristen yang sejati dan warganegara yang sejati. Bagi Leimena, dalam hal kecintaan, kesetiaan, ketaatan kepada dan pengorbanan bagi tanah air, bangsa dan negara, orang Kristen tidak dan tidak boleh kurang dari pada orang-orang lain, bahkan ia harus menjadi teladan bagi orang lain sebagai pencinta tanah air, warganegara yang bertanggungjawab dan nasionalis sejati. Semua itu adalah refleksi dari kecintaan, kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhannya, dengan pengertian Soli Deo Gloria. Dengan demikian, Leimena menegaskan, kita jangan mengidap penyakit minderwaardigheidskompleks (rasa rendah diri). Sikap tegas kita adalah: Umat Kristen bukanlah suatu minoritas, dilihat dari sudut ketatanegaraan, ia bukan warganegara kelas 2 atau kelas 3, ia adalah warganegara yang mempunyai sama hak dan sama kewajiban seperti warga negara-warga negara lain.

VIII. Masih Relevankah Pandangan Leimena ini?

Pertanyaan bagi kita yang hidup pada era ini adalah, masihkah pandangan Leimena ini relevan? Jawabannya adalah “Ya”. Tentu saja karena buku ini ditulis 53 tahun lalu, dengan tantangan berbeda, maka tugas kitalah untuk mengambil nilai-nilai yang berguna bagi kita sekarang. Ketika buku ini ditulis, negara kita baru berusia 10 tahun. Pada waktu itu masih menjadi pertanyaan, apakah dasar negara, kendati dalam UUD 1945 nilai-nilai Pancasila itu telah dirumuskan dengan jelas. Pemilu 1955 selain memilih anggota DPR, juga anggota-anggota Konstituante. Merekalah yang ditugaskan untuk merumuskan dasar negara. Sebagaimana kita ketahui, perdebatan mengenai dasar negara (apakah Pancasila, Islam, Sosial-ekonomi) yang telah berlarut-larut menemui jalan buntu . Maka Presiden Sukarno mendekritkan “Dekrit Presiden” pada Juli 1959 untuk kembali kepada UUD 1945. Dengan demikian, dasar negara juga ditetapkan (atau dikokohkan), yaitu Pancasila. Maka dalam buku ini kita merasakan adanya nuansa bagi perjuangan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Leimena mengusulkan sebuah dasar negara yang bersifat sekuler. Kita tidak tahu persis pertimbangan beliau. Mungkin sekali beliau melihat Pancasila sebagai yang bersifat sekuler. Atau mungkin juga beliau dibayang-bayangi oleh India dan Turki yang secara tegas menetapkan negara mereka masing-masing sebagai bersifat sekuler.Bagaimanapun pada akhirnya Pancasila diterima secara resmi, dengan rumusan yang terkenal (belakangan), “Indonesia bukan negara teokrasi, bukan negara sekuler”. Dengan demikian diakui peranan negara di dalam mengayomi agama-agama, tanpa campurtangan di dalam urusan “intern” agama-agama.
Sebagaimana kita lihat sekarang ini perjuangan menegakkan Negara Pancasila juga tidak mudah. Bahkan orang sekarang segan menyebut Pancasila. Dalam jajak pendapat di kalangan mahasiswa baru-baru ini hanya 4 atau 5% yang masih mengingat Pancasila. Pancasila dianggap “gagal” karena Orde Baru telah menjadikannya sebagai alat kekuasaan. Kita teringat akan P4 yang makin lama makin bersifat indoktrinatif. Muculnya berbagai perda-perda bernuansa syariah barangkali bisa dilihat juga sebagai ungkapan ketidakpuasan itu, di samping tentu saja adanya motif-motif lain. Sebagai umat Kristen, kita didorong untuk terus memperjuangkan tegaknya Negara Pancasila, sebab itulah yang menjamin kelangsungan hidup sebuah negara yang warganegaranya sangat majemuk ini. Itu tidak berarti bahwa kita takut hidup dalam sebuah negara dengan dasar lain. Tidak demikian. Tetapi sebagai warganegara yang hak dan kewajibannya sama dengan yang lainnya kita berhak untuk menuntut hal itu. Lagi pula inilah kesepakatan bangsa ketika negara ini didirikan.
Berkaitan dengan Pancasila, perlu ditekankan kembali rasa kebangsaan itu. Orang Kristen adalah seratus persen nasionalis, dan seratus persen orang beriman. Artinya loyalitas kepada negara dan bangsa justru adalah refleksi iman Kristen. Tidak ada pertentangan di antara keduanya. Orang Kristen tidak berkiblat kepada suatu negara lain, atau apapun namanya. Karena itu penegasan Leimena agar kita tidak mengidap penyakit rendah diri perlu ditekankan berulang-ulang. Tetapi tentu saja dengan memperlihatkan keteladanan di dalam upaya-upaya bersama menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan bangsa. Tidak rendah diri, tetapi juga tidak arogan. Kita menjadi senasib dengan bangsa ini, dan sekaligus pengharapan bangsa ini adalah pula pengharapan kita.
Segi lain yang perlu ditekankan adalah tugas negara untuk mengayomi dan melindungi semua warganegara. Negara tidak boleh mengidentikkan diri dengan salah satu agama, betapapun besarnya agama itu. Maka keputusan-keputusan pemerintah (sebagai salah satu pengejawantahan negara) tidak boleh didasarkan atas nasihat ahli-ahli agama, tetapi atas dasar konstitusi. Sekali negara tidak mengindahkan ini, maka negara telah ikut campur di dalam urusan-urusan agama. Ucapan Leimena bahwa negara tidak boleh menjadi gereja, dan sebaliknya gereja tidak boleh menjadi negara, bermakna bahwa masing-masing “institusi” mempunyai tugasnya masing-masing yang tidak boleh dicampurbaurkan. Negara tidak berteologi. Hanya agama yang berteologi. Maka cap “sesat” terhadap sebuah aliran misalnya tidak boleh berasal dari negara. Cap itu hanya berasal dari agama, dan agama (bukan negara!) berkewajiban mengembalikan “yang sesat” itu ke “jalan yang benar”. Bagi kita di Indonesia, relasi antara agama dan negara belum selesai dirumuskan hingga saat ini. Selama ini belum tuntas, maka berbagai persoalan-persoalan ikutannya akan muncul di masa depan.
Benar yang dikatakan Leimena, bahwa masyarakat menghargai kasih (ia mempergunakan istilah “pengasihan”) yang diperlihatkan. Sikap defensip yang kita perlihatkan sekarang karena misalnya rumah-rumah ibadah ditutup, pada satu pihak dapat difahami (ditinjau dari segi hak!), tetapi pada pihak lain ada baiknya dibuka pemahaman baru di dalam memahami makna kemajemukan itu sendiri. Artinya kemajemukan kita diterjemahkan ke dalam hal-hal praksis ketika kita misalnya secara bersama-sama, lintas agama (dan suku) memerangi kemiskinan yang masih sangat merajalela di dalam bangsa kita.

_____________
*) Disampaikan Dalam Diskusi Persekutuan Alumni Kristen Sumatera Utara (PAKSU) pada 10 Agustus 2008 di Jakarta.
**) Ketua Umum PGI.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: